Ancaman Hibrida: Kenapa Perang Modern Tak Lagi Cuma Soal Senjata?

Ancaman Hibrida: Kenapa Perang Modern Tak Lagi Cuma Soal Senjata?

Ilustrasi

Bayangkan sebuah serangan terhadap Indonesia yang tidak melibatkan satu pun peluru. Tidak ada tentara yang menyeberangi perbatasan, tidak ada kapal perang yang mendekat. Yang terjadi justru: jaringan listrik tiba-tiba lumpuh akibat serangan siber, media sosial dibanjiri disinformasi yang memicu kerusuhan, dan drone tak dikenal berseliweran di atas fasilitas vital negara. Tidak ada deklarasi perang, tidak ada front pertempuran yang jelas — tapi kedaulatan negara sedang benar-benar terancam.

Inilah yang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029 disebut sebagai ancaman hibrida — dan pemerintah kini secara eksplisit menjadikannya salah satu dari tiga kategori ancaman utama yang harus dihadapi, sejajar dengan ancaman militer dan nonmiliter.

Tiga Wajah Ancaman di Mata Negara

Perpres ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, yang membagi ancaman menjadi tiga kategori besar:

Ancaman militer adalah bentuk klasik yang selama ini dikenal — pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, agresi, hingga serangan nuklir, biologi, dan kimia.

Ancaman nonmiliter justru jauh lebih luas cakupannya. Perpres ini memasukkan penyebaran ideologi terlarang, radikalisme, krisis ekonomi, judi daring, pinjaman daring ilegal, perdagangan ilegal, pencurian kekayaan alam, hingga penyalahgunaan obat terlarang sebagai bagian dari ancaman yang mengancam kedaulatan negara.

Dan yang menjadi sorotan utama: ancaman hibrida, yaitu perpaduan antara unsur militer dan nonmiliter yang menyerang secara bersamaan dan saling memperkuat. Contoh konkret yang disebutkan meliputi serangan siber terintegrasi, penyalahgunaan drone, penyalahgunaan kecerdasan buatan, serta gangguan terhadap sistem Command, Control, Communications, Computers, Cyber-Defense, Combat Systems, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (C6ISR) — jaringan komando dan kendali yang menjadi tulang punggung operasi militer modern.

Kenapa Batas Perang Jadi Kabur?

Dokumen ini secara gamblang menyebut bahwa perkembangan revolusi industri 5.0 telah memperluas dimensi pertempuran — dari sekadar darat, laut, dan udara, kini merambah ke ruang angkasa dan ruang siber. Teknologi tinggi yang masuk ke dalam sistem persenjataan justru mengaburkan jenis ancaman yang dihadapi, sehingga tidak lagi bisa dipetakan semata sebagai persoalan militer.

Fenomena ini disebut sebagai paradigma perang asimetris — sebuah pergeseran dari perang konvensional antarnegara menuju konflik yang melibatkan individu, kelompok, bahkan organisasi di luar struktur pemerintahan resmi. Serangan terhadap objek vital nasional, pemanfaatan teknologi untuk membentuk opini publik, hingga disinformasi yang sistematis kini dianggap setara bahayanya dengan serangan bersenjata konvensional.

Beberapa faktor yang dinilai memperburuk situasi ini antara lain:

• Persaingan antarnegara adidaya yang meluas ke ranah ekonomi dan perang dagang
• Jaringan terorisme global yang memanfaatkan ketidakstabilan geopolitik
• Kejahatan berbasis teknologi siber dan kecerdasan buatan yang kian sering dipakai sebagai "alat perang modern"
• Menurunnya kepercayaan terhadap organisasi internasional dalam menangani krisis global

Siapa yang Menangani Ancaman Ini?

Salah satu hal menarik dari kebijakan ini adalah pendekatan penanganannya yang tidak lagi bisa diserahkan sepenuhnya ke militer. Untuk menghadapi ancaman hibrida, Perpres ini mengatur bahwa pola pertahanan militer akan didukung oleh kekuatan pertahanan nirmiliter, dengan koordinasi di bawah menteri yang membidangi pertahanan.

Artinya, penanganan ancaman semacam ini melibatkan kerja sama lintas sektor — mulai dari Kementerian Pertahanan dan TNI, hingga Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, Kementerian Komunikasi dan Digital, sampai kementerian/lembaga lain yang selama ini tidak identik dengan urusan pertahanan. Pendekatan ini menegaskan prinsip Sishankamrata (Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta) — bahwa pertahanan negara bukan monopoli institusi militer, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

Konsekuensi bagi Pembangunan Pertahanan

Kesadaran akan ancaman hibrida ini tercermin dalam beberapa arah kebijakan pembangunan pertahanan ke depan, seperti:

• Penguatan kapabilitas pertahanan siber melalui satuan siber Tri Matra TNI
• Modernisasi Alpalhankam (Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan) yang mendukung sistem pertahanan siber terpadu
• Pemanfaatan big data, machine learning, dan teknologi robotik untuk kepentingan pertahanan negara
• Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) Pertahanan Negara

Catatan Kritis

Di sisi lain, cakupan ancaman hibrida dan nonmiliter yang begitu luas — mulai dari judi daring hingga polarisasi politik dianggap sebagai isu pertahanan negara — juga membuka ruang diskusi. Apakah memperluas definisi "ancaman terhadap kedaulatan negara" hingga ke ranah sosial-politik domestik berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarlembaga, atau bahkan berpotensi disalahgunakan untuk membenarkan intervensi berlebihan atas ruang sipil? Ini menjadi pertanyaan yang relevan untuk terus diawasi seiring implementasi kebijakan ini di lapangan.

Yang jelas, dengan disahkannya Perpres ini, Indonesia secara resmi mengadopsi cara pandang bahwa perang di masa depan bukan lagi soal siapa punya senjata paling canggih — melainkan siapa yang paling siap menghadapi ancaman yang datang dari segala arah sekaligus, tanpa bentuk yang jelas.